Status BPD

DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No 9 Tahun 2006 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 254) 
4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

PENGERTIAN

· Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

· Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

· Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

KEDUDUKAN, FUNGSI, dan WEWENANG

    KEDUDUKAN  (Pasal 91 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa

FUNGSI (Pasal 99 Perda No 9 Thn. 2006) :

BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

WEWENANG (Pasal 100 Perda No 9 Thn. 2006 ):

1.     Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

2.     Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa;

3.     Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;

4.     Membentuk panitia pemilihan kepala desa;

5.     Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

6.     Menyusun tata tertib BPD

HAK BPD & ANGGOTA BPD

Pasal 101 Perda No 9 Thn 2006 :

BPD mempunyai Hak :

1. Meminta keterangan kepada pemerintah desa; dan

2. Menyatakan pendapat.

Pasal 102 Perda No 9 Thn 2006 :

Anggota BPD mempunyai Hak :

a.    Mengajukan rancangan peraturan desa;

b.    Mengajukan pertanyaan;

c.    Menyampaikan usul dan pendapat;

d.    Memilih dan dipilih; dan

e.    Memperoleh tunjangan.

KEWAJIBAN (Pasal 102 Perda No 9 Tahun 2006)

1.     Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
2.  Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
3.    Mempertahankan dan memelihara  hukum  nasional serta keutuhan Negara Kesatuan  Republik Indonesia;
4.    Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
5.      Memproses pemilihan kepala desa;
6.    Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
7.    Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
8.    Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

HUBUNGAN KERJA  ANTARA BPD, PEMERINTAH DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

·       Kemitraan 

Kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.

·       Konsultatif

Pemberian saran atau rekomendasi yang bisa dilakukan atas konsultasi suatu masalah yang didiskusikan

·       Koordinatif

   Bersifat Koordinasi